30 November 2005
Tokoh Nasional Sri Sultan Hamengku Buwono X yang kini menjabat Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan tidak setuju adanya wacana Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali ditarik ke kancah politik.
“PNS seyogiyanya netral, tapi adanya wacana menarik kembali PNS ke kancah politik, saya tidak sependapat,” ujar Sultan HB X yang juga anggota Dewan Pembina Partai Golkar, di Kepatihan Yogyakarta, Rabu (30/11).
Ditanya jika pada masa lalu Golkar selalu menggunakan PNS untuk memenangkan politiknya, ia mengatakan untuk saat ini hal itu sebenarnya belum tentu kebijakan yang harus dilakukan, sebab kebijakan menarik kembali PNS ke kancah politik, itu baru sebatas wacana dan isu yang makin meluas.
Sebenarnya PNS saat ini sudah terlibat dalam kancah politik, sebab selama ini PNS juga memiliki hak politik dengan ikut ‘mencoblos’ dalam Pemilu.
Menurut dia, dalam aspek politik PNS tetap terlibat, tetapi agar tidak menyebabkan perpecahan dalam tubuh PNS, perlu dipertimbangkan adanya wacana menarik kembali PNS ke kancah politik nasional.
“Dulu birokrat memihak kepada salah satu parpol, dan hal itu merupakan kebijakan masa lalu. Namun, untuk saat ini saya tetap tidak setuju dengan adanya wacana seperti itu,” tandasnya.
TNI Profesional
Sementara itu, Gubernur DIY Sultan HB X saat menerima acara pamitan 150 Calon Perwira Remaja (Cawaja) Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, Rabu mengatakan TNI dan TNI AU khususnya merupakan tentara profesional yang mengabdi kepada rakyat. “Namun, hal ini tidak berarti militer kehilangan peran politiknya,” sambung dia.
Menurutnya, tanggungjawab seorang perwira TNI AU terhadap eksistensi bangsa dan negara, dulu ditafsirkan secara politis ideologis. Kini hal itu perlu dimaknai sebagai tanggungjawab profesional.
Kalau dulu ABRI diidentifikasi dan dikenal sebagi tentara rakyat, kini harus tampil sebagai militer profesional, ujar Sultan.
Kata dia, peran politik TNI tidak boleh melebihi fungsi dasarnya, yaitu pertahanan dan keamanan sebagai tanggungjawab profesi. Peran tersebut cukup diletakkan pada tataran kebijakan di tingkat pusat, dan tidak perlu diterjemahkan lebih jauh dengan konsep kekaryaan seperti masa lalu.
Dengan demikian, menurut Sultan, militer bukanlah institusi untuk merintis karier politik meraih insentif ekonomi melalui model kekaryaan lagi. Fungsi pertahanan yang dibebankan di pundak TNI AU yang profesional itu menuntut hanya untuk punya komitmen tanggungjawab moral terhadap eksistensi negara Kesatuan RI. “Konsekuensi moral dari komitmen ini, yakni TNI AU hanya memiliki loyalitas kepada negara, bukan kepada pemerintah yang berkuasa,” tandas dia.
Dalam acara pamitan tersebut, para karbol tingkat III AAU Yogyakarta didampingi Gubernur AAU Marsekal Muda TNI Eko Edi Santoso SIP. (*/lpk)
Sumber : www.kapanlagi.com/h/0000092854.html
